Revisi UU ITE Berlaku, Hati-Hati Gunakan Medsos

  • 28 November 2016
  • Dibaca: 149 Pengunjung
Revisi UU ITE Berlaku, Hati-Hati Gunakan Medsos

Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai diberlakukan hari ini. Pemberlakuan peraturan itu dinilai memiliki dampak baik meski ancaman pidananya diturunkan.

Pasal 27 dalam undang-undang itu menyebutkan adanya pengurangan ancaman kurungan pidana. Namun sasaran pelakunya diperluas. Tak hanya lagi mereka yang membuat, menampilkan ataupun mengunggahnya ke internet, tapi termasuk mereka yang mendistribusikan ulang pun akan terjerat.

Ancaman pidana bagi pembuat informasi itu diturunkan pidana penjara yang sebelumnya paling lama enam tahun menjadi paling lama empat tahun dan atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

Sedangkan ancaman pidana bagi pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, sebelumnya diganjar pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama empat tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

Dalam muatannya, perubahan undang-undang ITE terdiri dari tujuh poin. Yaitu pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap 'ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik' pada Pasal 27 ayat 3.

Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Juga menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pada Pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Ketiga, melaksanakan putusan MK atas Pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Juga menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

Keempat, sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHAP.

Kelima, memperkuat peran PPNS UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.

Keenam, menambahkan ketentuan 'right to be forgotten': kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan 'right to be forgotten' dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto mengimbau para pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan kebencian lewat unggahannya.

Masyarakat diingatkan untuk bijak dalam menggunakan layanan internet karena kini pasal karet soal pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai sudah tidak lagi multitafsir.

"Kita harus berhati-hati ketika menggunakan internet, jangan gampang membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena yang dijerat oleh UU ITE bukan hanya yang membuat informasi, tapi juga yang menyebarkan," tutur Henri.  

Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak begitu saja menyebarkan informasi-informasi palsu yang bisa memicu kebencian.

"Jangan mudah menyebarkan informasi yang kita sendiri belum tahu kebenarannya dan bisa memunculkan kebencian, apalagi yang berdasarkan SARA. Karena itu delik formal, yang hanya dari kata-kata saja bisa dipidanakan," jelasnya.

  • 28 November 2016
  • Dibaca: 149 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita