Peraturan Bidang Transportasi Darat

  • Dibaca: 3229 Pengunjung

No UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Tahun File

1.

UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

2009
 
No PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Tahun File
1. PP NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN 2014 (PDF)
2. PP NO. 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2013 (PDF)

3.

PP NO. 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

2012 (PDF)

4.

PP NO. 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN.

2012 (PDF)

5.

PP NO. 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

2011 (PDF)

6.

PP NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS.

2011 (PDF)
7. PP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTI MODA 2011 (PDF)
 
No INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tahun File

1.

INPRES NO.4 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN.

2012 (PDF)
2. INPRES NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU 2004 (PDF)
 
No PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Tahun File
1 PM.NO. 96 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 2015 (PDF)
2 PM. NO. 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 2015 (PDF)
3 PM. NO. 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN 2015 (PDF)
4 PM. NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM  DALAM TRAYEK 2015 (PDF)
5 PM. NO. 28 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK 2015 (PDF)
6. PM. NO. 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN. 2015 (PDF)
7 PM. NO. 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2015 (PDF)
8 PM. NO 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS 2014 (PDF)
9 PM. NO. 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK 2014 (PDF)
10 PM. NO 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN 2014 (PDF)
11 PM. NO 13 TAHUN 2014 TENTANG RAMBU LALU LINTAS 2014 (PDF)
12 PM. NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 2014 (PDF)
13 PM. NO. 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK 2013 (PDF)
14 PM. NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 2013 (PDF)
15 PM. NO. 39 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS JENIS COMPRSSED NATURAL GAS PADA KENDARAAN BERMOTOR 2012 (PDF)

16

PM NO.10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN.

2012 (PDF)
17 PM. NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA 2012 (PDF)
 
No KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Tahun File
1 KM NO.87TAHUN 2004TENTANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGADAAN, PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHAOUSAN PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN 2004 (PDF)
2

KM NO.35 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.

2003 (PDF)
3

KM NO.37 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SABUK KESELAMATAN.

2002 (PDf)
 
No SURAT EDARAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA Tahun File
1 SE 22 TAHUN 2015 Penempatan Marka Kotak Kuning 2015 LINK
2 SE 17 TAHUN 2015 Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor 2015 LINK
3 SE NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM KELAS EKONOMI 2015 (PDF)
4 SE NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A 2015 (PDF)
5 SE NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN 2015 (PDF)
6 SE NO. 29 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN MEROKOK DI DALAM SARANA ANGKUTAN UMUM 2014 (PDF)
7 SE 7 Tahun 2000 Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota Di Sektor Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 2000 LINK
  • Dibaca: 3229 Pengunjung