Renstra Dishubkominfo Kabupaten Klungkung

  • Dibaca: 1731 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.  Latar Belakang

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan secara nasional umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan Darat, Laut dan Udara, serta aksebiltas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang khususnya dalam pemberdayaan wilayah dan perekonomian.

Terbatasnya pendanaan pembangunan sektor perhubungan menuntut perubahan pola pikir kearah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara efektif, sesuai permintaan yang berdasar pada realita pola aktivitas, pola bangkitan-tarikan pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif antar zona dalam wilayah Kabupaten Klungkung yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klungkung. Peran serta swasta dalam pengelolaan sarana angkutan akan dapat mendorong tersedianya sarana angkutan yang memadai serta timbulnya persaingan yang sehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, terlihat suatu upaya pemerintah (Pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Dalam uraian lain, UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam UU No. 25 Tahun 2004 didalamnya turut mengandung pengaturan tentang penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah, dimana tahapan-tahapan pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);
  2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3);
  3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);
  4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4);
  5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
  6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
  7. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
  8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4).

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Klungkung yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan komunikasi dan informatika. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan, yang sejalan dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah pencapaian yang akan diwujudkan dalam tahapan pembangunan lima tahun kedepan dan seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018 maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memutuskan pentingnya menyiapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2.  Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

  1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
  3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
  8. Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang LAKIP.
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan pendapatan dan Belanja Daerah.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010  tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
  12. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Klungkung
  13. Peraturan Daerah  Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2033

 

1.3Maksud dan Tujuan

Maksud

Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung tahun2013-2018 disusun dengan maksud :

  1. Mengakomodasikan dan menjembatani berbagai kepentingan yang berkembang sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam menentukan prioritas program yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
  2. Menyediakan satu tolak ukur untuk pengukuran dan evaluasi kinerja Kepala Dinas.

 

Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

  1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Klungkung sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
  2. Memudahkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  3. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kungkung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

 

1.4Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan Ketentuan Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pada Pasal 7 (1) disebutkan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, Juga disebutkan pada pasal 7 (2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Dari ketentuan tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas, maka Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah merupakan bagian integraldari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 dan didalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung setiap tahun harus berpedoman kepada Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan.

Hubungandan keterkaitan antara Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Klungkung dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainya adalah seperti tampak pada bagan berikut :

 

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah

 

1.5Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dari Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

 

BAB I. PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

1.2        Landasan Hukum

1.3        Maksud dan Tujuan

1.4        Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5        Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1        Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2        Sumber Daya SKPD

2.3        Kinerja Pelayanan SKPD

2.4        Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1        Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananSKPD

3.2        Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih

3.3        Telaahan Rentstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4        Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5        Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1        Visi dan Misi SKPD

4.2        Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3        Strategi dan Kebijakan

BAB V.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD

BAB VII.  PENUTUP

  • Dibaca: 1731 Pengunjung