Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

  • Dibaca: 1068 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.       Latar Belakang

Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishubkominfoselama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, DishubkominfoKabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja (Renja) DishubkominfoTahun 2016. Dalam Renja Dishubkominfotersebut diuraikan target Dishubkominfodi tahun 2016serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

 

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dishubkominfo adalah sebagai berikut:

1.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah;

4.      Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;

5.      Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

6.      Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

7.      Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;

8.      Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;

9.      Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013–2018;

10.   Keputusan Bupati Klungkung Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

1.3.  Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) DishubkominfoKabupaten Klungkung Tahun 2016dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2016. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dishubkominfoini antara lain adalah :

1.    Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja DishubkominfoKabupaten Klungkung.

2.    Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2016serta dana yang dibutuhkan.

3.    Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dishubkominfo Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

 

1.4.  Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfoini memberikan penjelasan mengenai target kinerja DishubkominfoKabupaten Klungkung selama Tahun 2016. Target kinerja (performance targets) Tahun 2016tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Sistematika penyajian Renja DishubkominfoKabupaten Klungkung Tahun 2016berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan;

Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, menjelaskan secara ringkas hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BabIIITujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskansecara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan kegiatan SKPD, dan menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan SKPD

Bab IV – Penutup, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Tahun 2016 selengkapnya....

  • Dibaca: 1068 Pengunjung