ASN Fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung mengikuti Rapat Koordinasi Rutin Mingguan Program Pusat Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Zoommeeting Kantor Bupati Klungkung pada Senin, 26 Mei 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung serta diikuti oleh berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi nasional yang dilakukan secara rutin guna memantau dan merespons perkembangan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah, khususnya dalam konteks pengendalian inflasi.
Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam mengenai kondisi terkini harga komoditas pangan dan kebutuhan pokok di berbagai wilayah, termasuk laporan dan temuan dari masing-masing daerah terkait ketersediaan stok dan distribusi barang. Rapat juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan serta strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan dasar.
Selain membahas isu inflasi, rapat koordinasi ini juga mengangkat pembahasan mengenai strategi nasional dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam diskusi tersebut, ditekankan pentingnya sinergi antarsektor dan lintas instansi dalam mendukung kebijakan fiskal dan program pemulihan ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Keikutsertaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam aspek logistik dan distribusi barang, yang menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Klungkung, dapat terus memperkuat koordinasi, mempercepat pengambilan kebijakan berbasis data lapangan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi pengendalian harga dan penguatan ekonomi daerah.