Semarapura, 21 Mei 2025 – Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung bersama Polres Klungkung, Kodim 1610/Klungkung, serta sejumlah SKPD terkait melaksanakan Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertempat di Kabupaten Klungkung. Rapat ini digelar dalam rangka merespons berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait kondisi lalu lintas serta penggunaan fasilitas jalan di beberapa titik strategis.
Forum LLAJ ini menjadi ruang koordinasi antarinstansi untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan, serta menyepakati tindakan teknis yang akan dilakukan secara terintegrasi.
Beberapa isu utama yang dibahas dalam rapat meliputi:
📍 Jalan Matahari, Jalan Kenyeri, dan Jalan Rama
Masih ditemukannya truk bermuatan maupun kosong yang melintas di ruas jalan tersebut, padahal telah terpasang rambu larangan masuk bagi kendaraan berat. Forum sepakat akan meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan, serta mempertimbangkan solusi rekayasa lalu lintas tambahan.
📍 Jalan Untung Surapati (Area Car Free Day)
Penempatan pedagang UMKM di badan jalan selama acara Car Free Day menjadi perhatian. Forum membahas perlunya penataan ulang lokasi berjualan agar tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran pejalan kaki maupun kendaraan darurat.
📍 Jalan Puputan
Terdapat usulan pemanfaatan salah satu sisi badan jalan sebagai lahan parkir resmi. Dinas Perhubungan akan melakukan kajian teknis untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap arus lalu lintas.
📍 Selatan Pasar Mentigi & Jalan Pasar Mentigi
Muncul permintaan masyarakat untuk penambahan rambu “Dilarang Parkir” di sisi selatan Pasar Mentigi serta pemasangan rambu One Way di sepanjang Jalan Pasar Mentigi untuk mencegah kemacetan dan parkir liar.
🛠️ Aplikasi Pelaporan SIM APJ
Dinas Perhubungan juga mensosialisasikan penggunaan aplikasi SIM APJ (Sistem Informasi Manajemen Alat Perlengkapan Jalan) sebagai sarana pelaporan gangguan atau kerusakan fasilitas jalan seperti lampu lalu lintas, marka, dan rambu.
Forum LLAJ Kabupaten Klungkung menjadi garda terdepan dalam koordinasi kebijakan lalu lintas di daerah, dan pelaksanaannya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien.